Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Akebay

Authors

  • Tamrin Tamrin Universitas Khairun, Indonesia
  • Muhammad Aris Universitas Khairun, Indonesia
  • Rovina Andriani

DOI:

https://doi.org/10.35335/lebah.v18i3.320

Keywords:

Penegakan hukum, perikanan, Pokmaswas, Pengelolaan sumberdaya pesisir, Peningkatan kapasitas, Teknologi drone

Abstract

Pengawasan berbasis masyarakat merupakan strategi krusial dalam menjaga kelestarian sumber daya kelautan, khususnya di wilayah pesisir yang rawan terhadap aktivitas ilegal seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak atau alat tangkap terlarang. Di Desa Maitara, Kota Tidore Kepulauan, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Akebay memainkan peran penting sebagai garda terdepan dalam pengawasan lokal. Namun demikian, mereka masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan kapasitas teknis, minimnya pemahaman regulasi, serta kurangnya akses terhadap teknologi modern. Menjawab kebutuhan tersebut, diselenggarakan kegiatan pelatihan penguatan kapasitas Pokmaswas melalui pendekatan partisipatif dan berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Materi pelatihan mencakup teknik dasar pengawasan laut, pemahaman hukum kelautan dan perikanan, strategi advokasi komunitas, serta pemanfaatan teknologi drone sebagai alat bantu pemantauan kawasan pesisir. Narasumber yang dihadirkan berasal dari lembaga pengawasan resmi seperti DKP dan Polairud, serta komunitas penggiat drone. Hasil pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman anggota terhadap peran strategis mereka. Meski masih terkendala peralatan dan sistem pelaporan, tingginya antusiasme peserta terhadap penggunaan drone menandakan kesiapan mereka untuk mengadopsi pendekatan inovatif. Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memperkuat kelembagaan Pokmaswas secara berkelanjutan menuju sistem pengawasan pesisir yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis teknologi

References

Astriyanti, M. P., & Efritadewi, A. (2024). Pengelolaan, Pemahaman dan Perlindungan Masyarakat, Serta Penegakan Hukum Tindak Pidana Mengenai Ilegal Fishing. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(10), 498–507.

Dewanti, T. T., Harsen, F., Apsari, N. C., Raharjo, S. T., Humaedi, S., Taftazani, B. M., & Santoso, M. B. (2023). Jaga Pesisir Kita: Pengelolaan Potensi Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat Di Pangempang, Kecamatan Muara Badak. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 4(1), 43–52. https://doi.org/10.24198/jppm.v4i1.49831

Dinata, D. P., Kusyairi, A., & Astagia, A. (2025). Tingkat Kepatuhan Kapal Perikanan terhadap Eksploitasi Kawasan Konservasi Kepulauan Anambas Universitas Dr . Soetomo Surabaya , Indonesia perairan daerah yang ada di Kepulauan Riau . Awalnya , KKPD Kota Batam merupakan Taman. Mikroba: Jurnal Ilmu Tanaman, Sains Dan Teknologi Pertanian, 2(1), 249–276.

Dwiyanto, K., & Olii, M. I. (2017). Upaya Pencegahan Kejahatan Terpadu Terhadap Pelanggaran Daerah Penangkapan Ikan. Jurnal Kriminologi Indonesia, Special Issue Mardjono Awards 2017, 25–38.

Ismail, A. (2023). Modal Sosial sebagai Strategi Kelangsungan Hidup Perempuan Nelayan di Pulau Maitara Tidore Kepulauan. Jurnal Sains, Sosial Dan Humaniora (Jssh), 2(2), 29–38. https://doi.org/10.52046/jssh.v2i2.1345

Kamaruddin, K., Daris, L., & Massiseng, A. N. A. (2022). Peran Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Destructive Fishing. Journal of Marine and Fisheries, 1(1), 13–20.

Kusherawanti, S. (2016). Implementasi Kemitraan Dalam Pemolisian Komunitas Untuk Pencegahan Praktik Destructive Fishing (Studi Kasus Perairan Laut Maluku Utara). Jurnal Kriminologi Indonesia, 12(1), 41–48.

Mirza, A. M., Nasution, A. I. S., Sembiring, Y. B., Jurianto, M., Rudiyanto, R., & Suwarno, P. (2021). Peran PSDKP Lampulo dalam pengawasan dan penanganan kasus destructive fishing di perairan Aceh pada masa pandemi Covid-19. Jurnal Education and Development, 9(3), 40–46.

Rohyani, V., Baruadi, A. S. R., & Husain, R. (2023). Institutional Effectiveness of Community Supervisory Group (Pokmaswas) in Supervision of Illegal Fishing and Destructive Fishing in Gorontalo Province. 4(12), 186–192.

Rosyidah, L., & Erlina, M. D. (2018). Fishery Business Development Strategy in Indragiri Hilir Regency, Riau Province. ECSOFiM: Journal of Economic and Social of Fisheries and Marine, 5(2), 116–128. https://doi.org/10.21776/ub.ecsofim.2018.005.02.01

Samili, A. O. (2018). Pemetaan Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Nelayan Di Pulau Maitara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. GeoCvic Jurnal, 1(2), 71–76. http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/geocivic/article/view/1098

Sianipar, N. M., Diamantina, A., & Pinilih, S. A. G. (2017). Analisis pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/permen-kp/2014 tentang perubahan keempat atas per.02/men/2011 tentang jalur penangkapan ikan dan penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di . Diponegoro Law Journal, 6(2), 1–10. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/19616

Titaheluw, S. S., Ma’rus, I., Laitupa, I. W., Bafagih, A., & Andriani, R. (2024). Kondisi Terumbu Karang dan Ikan Karang di Pulau Maitara Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Jurnal Ilmu Dan Teknologi Kelautan Tropis, 16(3), 307–316.

Wiseli, R. (2020). Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pokmaswas Di Provinsi Bangka Belitung. Akuatik: Jurnal Sumberdaya Perairan, 14(2), 1–8.

Downloads

Published

2025-05-30